Kalkulator Indonesia
Kalkulator Pajak Penghasilan Dalam dan Luar Negeri Orang Pribadi
Gabungkan penghasilan domestik dan luar negeri yang eligible, lalu batasi kredit PPh 24 per jenis dan negara. Kurs penghasilan dan pajak dapat berasal dari tanggal KMK yang berbeda.
Posisi SPT menurut model — Pajak Penghasilan Dalam dan Luar Negeri Orang Pribadi
Memuat hasil…Pecahan rupiah dipertahankan dalam penghitungan. Dua desimal pada tampilan bukan penetapan pembulatan pelaporan fiskal.
Rumus Kalkulator
Neto rupiah LN = max(neto valas LN, 0) × kurs penghasilan. PKP/PPh dihitung dari gabungan neto eligible. Kredit tiap kelompok = min(pajak aktual × kurs pajak, batas P3B bila ada, min(neto LN rupiah/PKP × PPh, PPh)). Jumlah kredit LN dibatasi PPh Indonesia. Posisi = PPh − kredit LN − kredit domestik − pembayaran sendiri.
Arti input dan satuan
- Tahun pajak terverifikasi: pilihan konteks.
- Status PTKP yang memenuhi ketentuan pada awal tahun: pilihan konteks.
- Tanggungan yang memenuhi syarat (maksimal 3): bilangan bulat.
- Status WPDN umum dan kelayakan sumber/bukti sudah diperiksa: pilihan konteks.
- Neto nonfinal dalam negeri: Rp.
- Sumber luar negeri: satu baris per jenis dan negara: rincian per baris (Kode sumber; Negara/yurisdiksi sumber; Jenis penghasilan agregat; Kode mata uang; Neto valas setahun (rugi LN boleh negatif) [valas]; Tanggal kurs penghasilan; Kurs KMK penghasilan, Rp per 1 valas; Referensi KMK penghasilan; PPh luar negeri dalam valas [valas]; Tanggal PPh luar negeri terutang/dibayar/dipotong; Kurs KMK PPh luar negeri, Rp per 1 valas; Referensi KMK PPh luar negeri; Perlakuan P3B yang telah diperiksa; Pajak yang seharusnya menurut P3B dalam valas [valas]).
- Kredit domestik sah (tanpa PPh 24): Rp.
- Pembayaran sendiri yang diperhitungkan, di luar kredit bukti potong: Rp.
Operasi memakai bilangan bulat/pecahan tepat. PKP diterapkan sesudah pembulatan ke bawah Rp1.000, bukan dengan membulatkan setiap input antara. Angka desimal tampilan tidak menetapkan pembulatan fiskal per dokumen.
- UU 7/2021: perubahan UU PPh Pasal 7 dan 17 — Pasal 7(1)–(2), Pasal 17(1)a, (4)–(6); effectiveFrom 2022-01-01, effectiveTo belum ditentukan / sampai diubah; diperiksa 2026-11-17.
- PMK 101/PMK.010/2016: PTKP — Pasal 1–3; effectiveFrom 2016-01-01, effectiveTo belum ditentukan / sampai diubah; diperiksa 2026-11-17.
- PMK 192/PMK.03/2018: kredit pajak luar negeri — Pasal 4, 5, 6(2)–(9), 7, 10; effectiveFrom 2018-01-01, effectiveTo belum ditentukan / sampai diubah; diperiksa 2026-11-17.
Contoh Perhitungan
Contoh dijalankan melalui engine dan versi yang sama dengan form. Angka penghasilan/kurs contoh bukan penetapan data pribadi atau kurs resmi.
Contoh normal
- Tahun pajak terverifikasi
- 2025
- Status PTKP yang memenuhi ketentuan pada awal tahun
- TK
- Tanggungan yang memenuhi syarat (maksimal 3)
- 0
- Status WPDN umum dan kelayakan sumber/bukti sudah diperiksa
- yes
- Neto nonfinal dalam negeri
- 120000000
- Sumber luar negeri: satu baris per jenis dan negara
- Kode sumber: SUMBER-LN-A; Negara/yurisdiksi sumber: Negara A (contoh); Jenis penghasilan agregat: business; Kode mata uang: USD; Neto valas setahun (rugi LN boleh negatif): 10000; Tanggal kurs penghasilan: 2025-12-31; Kurs KMK penghasilan, Rp per 1 valas: 15000; Referensi KMK penghasilan: Contoh kurs manual, bukan nomor KMK; PPh luar negeri dalam valas: 1000; Tanggal PPh luar negeri terutang/dibayar/dipotong: 2025-12-31; Kurs KMK PPh luar negeri, Rp per 1 valas: 15000; Referensi KMK PPh luar negeri: Contoh kurs manual, bukan nomor KMK; Perlakuan P3B yang telah diperiksa: no
- Kredit domestik sah (tanpa PPh 24)
- 3900000
- Pembayaran sendiri yang diperhitungkan, di luar kredit bukti potong
- 0
Langkah dan rincian hasil engine
- Penghasilan neto nonfinal: Rp 270.000.000
- Pengurang tambahan yang memenuhi syarat: Rp 0
- PTKP: Rp 54.000.000
- PKP setelah pembulatan Rp1.000: Rp 216.000.000
- Lapisan 5%: Rp 3.000.000
- Lapisan 15%: Rp 23.400.000
- Lapisan 25%: Rp 0
- Lapisan 30%: Rp 0
- Lapisan 35%: Rp 0
- PPh terutang: Rp 26.400.000
- Negara A (contoh) / business — USD neto × kurs 2025-12-31 (Contoh kurs manual, bukan nomor KMK): Rp 150.000.000
- Negara A (contoh) / business — USD pajak × kurs 2025-12-31 (Contoh kurs manual, bukan nomor KMK): Rp 15.000.000
- Negara A (contoh) / business — batas menurut Indonesia: Rp 18.333.333,33
- Negara A (contoh) / business — kredit sebelum batas agregat: Rp 15.000.000
- Kredit luar negeri setelah batas agregat: Rp 15.000.000
- Kredit domestik sah: Rp 3.900.000
- Pembayaran sendiri: Rp 0
Posisi SPT menurut model: Rp 7.500.000
Tahun 2025; PTKP TK/0. Batas dihitung per jenis penghasilan untuk tiap negara; minimum pajak aktual, batas P3B bila ada, dan batas Indonesia. Kurs KMK/tanggal dimasukkan dari dokumen, bukan kurs live. Rugi luar negeri tidak mengurangi penghasilan domestik.
Hak pemajakan treaty hanya di Indonesia: kredit LN nol
- Tahun pajak terverifikasi
- 2025
- Status PTKP yang memenuhi ketentuan pada awal tahun
- TK
- Tanggungan yang memenuhi syarat (maksimal 3)
- 0
- Status WPDN umum dan kelayakan sumber/bukti sudah diperiksa
- yes
- Neto nonfinal dalam negeri
- 120000000
- Sumber luar negeri: satu baris per jenis dan negara
- Kode sumber: SUMBER-LN-A; Negara/yurisdiksi sumber: Negara A (contoh); Jenis penghasilan agregat: business; Kode mata uang: USD; Neto valas setahun (rugi LN boleh negatif): 10000; Tanggal kurs penghasilan: 2025-12-31; Kurs KMK penghasilan, Rp per 1 valas: 15000; Referensi KMK penghasilan: Contoh kurs manual, bukan nomor KMK; PPh luar negeri dalam valas: 1000; Tanggal PPh luar negeri terutang/dibayar/dipotong: 2025-12-31; Kurs KMK PPh luar negeri, Rp per 1 valas: 15000; Referensi KMK PPh luar negeri: Contoh kurs manual, bukan nomor KMK; Perlakuan P3B yang telah diperiksa: ID-only
- Kredit domestik sah (tanpa PPh 24)
- 3900000
- Pembayaran sendiri yang diperhitungkan, di luar kredit bukti potong
- 0
Langkah dan rincian hasil engine
- Penghasilan neto nonfinal: Rp 270.000.000
- Pengurang tambahan yang memenuhi syarat: Rp 0
- PTKP: Rp 54.000.000
- PKP setelah pembulatan Rp1.000: Rp 216.000.000
- Lapisan 5%: Rp 3.000.000
- Lapisan 15%: Rp 23.400.000
- Lapisan 25%: Rp 0
- Lapisan 30%: Rp 0
- Lapisan 35%: Rp 0
- PPh terutang: Rp 26.400.000
- Negara A (contoh) / business — USD neto × kurs 2025-12-31 (Contoh kurs manual, bukan nomor KMK): Rp 150.000.000
- Negara A (contoh) / business — USD pajak × kurs 2025-12-31 (Contoh kurs manual, bukan nomor KMK): Rp 15.000.000
- Negara A (contoh) / business — batas menurut Indonesia: Rp 18.333.333,33
- Negara A (contoh) / business — kredit sebelum batas agregat: Rp 0
- Kredit luar negeri setelah batas agregat: Rp 0
- Kredit domestik sah: Rp 3.900.000
- Pembayaran sendiri: Rp 0
Posisi SPT menurut model: Rp 22.500.000
Tahun 2025; PTKP TK/0. Batas dihitung per jenis penghasilan untuk tiap negara; minimum pajak aktual, batas P3B bila ada, dan batas Indonesia. Kurs KMK/tanggal dimasukkan dari dokumen, bukan kurs live. Rugi luar negeri tidak mengurangi penghasilan domestik.
Penjelasan Lengkap
Kebutuhan dan data awal
Satu baris mewakili satu jenis penghasilan untuk satu negara; gabungkan transaksi sejenis/negara yang sama lebih dahulu. Jika kurs berbeda, lakukan konversi tiap transaksi sebelum membuat agregat yang setara dan terdokumentasi.
Cara membaca dan memeriksa hasil
Isi kurs KMK dan tanggal yang benar untuk penghasilan serta PPh yang terutang/dibayar/dipotong. Kurs contoh 15.000 hanya ilustrasi, bukan klaim kurs resmi pada tanggal contoh. Negara A adalah skenario contoh, bukan hasil lookup P3B.
Perbedaan serta batas skenario
Model mengecualikan rugi luar negeri dari penggabungan. Tidak mencakup dividen CFC, pengecualian investasi/repatriasi, WNA berkeahlian tertentu, PH/MT atau perhitungan hak treaty otomatis. Batas P3B dan eligibility harus sudah diketahui.
Urutan pemakaian
- Pilih tahun dan konteks yang benar, lalu cocokkan neto, kredit dan periode dengan dokumen.
- Isi setiap sumber satu kali. Baris yang tidak memenuhi syarat jangan disamakan dengan nilai nol atau otomatis diberi kredit.
- Gunakan Hitung, perbaiki pesan inline yang muncul, lalu bandingkan rincian setiap langkah dengan dokumen.
- Catat versi aturan dan batas cabang model sebelum memakai hasil dalam proses pelaporan.
Artikel Pendukung
Pertanyaan Umum
Apakah batas kredit dihitung hanya per negara?
PMK 192 mengaturnya per jenis penghasilan untuk tiap negara/yurisdiksi. Baris kelompok yang ganda ditolak agar batas tidak diduplikasi.
Mengapa ada dua kurs?
Tanggal pengakuan penghasilan dan saat pajak terutang/dibayar/dipotong dapat berbeda. Model mencatat keduanya secara terpisah.
Apakah rugi luar negeri mengurangi gaji Indonesia?
Tidak pada model penggabungan PMK 192 ini. Neto negatif LN tidak mengurangi neto domestik.
Apakah pajak aktual selalu seluruhnya menjadi kredit?
Tidak. Ada batas P3B, batas Indonesia dan batas agregat sesuai ketentuan.
Bagaimana bila treaty memberi hak hanya kepada Indonesia?
Cabang ID-only menghasilkan kredit LN nol untuk kelompok itu, meskipun ada pajak yang dibayar di luar negeri.
Apakah alat mencari P3B dan kurs otomatis?
Tidak. Isi dari sumber/dokumen yang diperiksa; bila parameter belum diketahui, jangan memperlakukan contoh sebagai angka final.
Catatan
TAX-0009; versi ID-OP-HPP2022-PTKP2016-checked20261117. Diperiksa 2026-11-17. Versi terverifikasi untuk tahun 2025–2026 pada 17 November 2026; effectiveTo null bukan jaminan aturan tidak akan berubah. Model SPT umum WPDN, bukan ketetapan pajak, fasilitas DTP atau pengembalian otomatis. Penghasilan final/bukan objek tidak digabung ke PKP progresif. Neto serta kredit harus sudah memenuhi syarat dokumen dan tahun. Neto domestik harus nonnegatif; kompensasi rugi fiskal dan penentuan NPPN tidak dihitung otomatis. PKP dibulatkan ke bawah ke Rp1.000; hasil rasional tidak dipotong pada langkah antara. Pecahan rupiah ditampilkan paling banyak dua desimal dengan half-up hanya untuk tampilan, bukan penetapan pembulatan pelaporan SPT. Model mengecualikan rugi luar negeri dari penggabungan. Tidak mencakup dividen CFC, pengecualian investasi/repatriasi, WNA berkeahlian tertentu, PH/MT atau perhitungan hak treaty otomatis. Batas P3B dan eligibility harus sudah diketahui.