Kalkulator Indonesia
Kalkulator Pajak Keluarga Setelah Perceraian
Hitung dua PPh mandiri untuk tahun penuh setelah perceraian atau hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Status ini berbeda dari PH/MT dan tidak memakai proporsi neto gabungan.
Jumlah matematis posisi kedua SPT mandiri, sebelum PPh 25 — Pajak Keluarga Setelah Perceraian
Memuat hasil…Pecahan rupiah dipertahankan dalam penghitungan. Dua desimal pada tampilan bukan penetapan pembulatan pelaporan fiskal.
Rumus Kalkulator
Untuk masing-masing pihak j: PTKPj = Rp54 juta + tanggungan eligible j × Rp4,5 juta (maksimal 3 per pihak, tanpa tanggungan ganda). PKPj = floor(max(neto j − PTKPj,0)/1.000) × 1.000. Posisi j = PPh progresif j − kredit j. Jumlah posisi = posisi A + posisi B, bukan saling hapus kewajiban.
Arti input dan satuan
- Tahun pajak terverifikasi: pilihan konteks.
- Dasar pemisahan yang sah: pilihan konteks.
- Tanggal putusan berkekuatan hukum, sebelum tahun pilihan: tanggal kalender.
- Putusan sudah berlaku sebelum awal tahun; pemilik neto/kredit, tanggungan berbeda dan atribusi anak telah diperiksa: pilihan konteks.
- Tanggungan eligible pihak A pada awal tahun, tanpa duplikasi: bilangan bulat.
- Tanggungan eligible pihak B pada awal tahun, tanpa duplikasi: bilangan bulat.
- Neto nonfinal pihak A / suami: Rp.
- Neto nonfinal pihak B / istri: Rp.
- Kredit sah pihak A (bukan PPh 25): Rp.
- Kredit sah pihak B / PPh 21 istri yang dipotong: Rp.
Operasi memakai bilangan bulat/pecahan tepat. PKP diterapkan sesudah pembulatan ke bawah Rp1.000, bukan dengan membulatkan setiap input antara. Angka desimal tampilan tidak menetapkan pembulatan fiskal per dokumen.
- DJP: Susunan Dalam Satu Naskah UU PPh (2023) — UU PPh Pasal 7(2), 8(1)–(4) dan penjelasannya; batas anak, keluarga dan atribusi orang tua; effectiveFrom referensi penjelasan, effectiveTo belum ditentukan / sampai diubah; diperiksa 2026-11-17.
- DJP: Panduan keluarga, berkas pembaruan Maret 2026 — Halaman 12–13, 44–46 dan bagian PH/MT: anak belum dewasa, status PTKP, HB serta tahun perceraian; sumber penjelasan dibaca bersama UU; effectiveFrom referensi penjelasan, effectiveTo belum ditentukan / sampai diubah; diperiksa 2026-11-17.
- UU 7/2021: perubahan UU PPh Pasal 7 dan 17 — Pasal 7(1)–(2), Pasal 17(1)a, (4)–(6); effectiveFrom 2022-01-01, effectiveTo belum ditentukan / sampai diubah; diperiksa 2026-11-17.
- PMK 101/PMK.010/2016: PTKP — Pasal 1–3; effectiveFrom 2016-01-01, effectiveTo belum ditentukan / sampai diubah; diperiksa 2026-11-17.
Contoh Perhitungan
Contoh dijalankan melalui engine dan versi yang sama dengan form. Angka penghasilan/kurs contoh bukan penetapan data pribadi atau kurs resmi.
Contoh normal
- Tahun pajak terverifikasi
- 2025
- Dasar pemisahan yang sah
- CERAI
- Tanggal putusan berkekuatan hukum, sebelum tahun pilihan
- 2024-06-01
- Putusan sudah berlaku sebelum awal tahun; pemilik neto/kredit, tanggungan berbeda dan atribusi anak telah diperiksa
- yes
- Tanggungan eligible pihak A pada awal tahun, tanpa duplikasi
- 0
- Tanggungan eligible pihak B pada awal tahun, tanpa duplikasi
- 0
- Neto nonfinal pihak A / suami
- 200000000
- Neto nonfinal pihak B / istri
- 100000000
- Kredit sah pihak A (bukan PPh 25)
- 10000000
- Kredit sah pihak B / PPh 21 istri yang dipotong
- 5000000
Langkah dan rincian hasil engine
- Pihak A — Penghasilan neto nonfinal: Rp 200.000.000
- Pihak A — Pengurang tambahan yang memenuhi syarat: Rp 0
- Pihak A — PTKP: Rp 54.000.000
- Pihak A — PKP setelah pembulatan Rp1.000: Rp 146.000.000
- Pihak A — Lapisan 5%: Rp 3.000.000
- Pihak A — Lapisan 15%: Rp 12.900.000
- Pihak A — Lapisan 25%: Rp 0
- Pihak A — Lapisan 30%: Rp 0
- Pihak A — Lapisan 35%: Rp 0
- Pihak A — PPh terutang: Rp 15.900.000
- Pihak A — Kredit pajak sah: Rp 10.000.000
- Pihak A — Pembayaran sendiri yang diperhitungkan: Rp 0
- Pihak B — Penghasilan neto nonfinal: Rp 100.000.000
- Pihak B — Pengurang tambahan yang memenuhi syarat: Rp 0
- Pihak B — PTKP: Rp 54.000.000
- Pihak B — PKP setelah pembulatan Rp1.000: Rp 46.000.000
- Pihak B — Lapisan 5%: Rp 2.300.000
- Pihak B — Lapisan 15%: Rp 0
- Pihak B — Lapisan 25%: Rp 0
- Pihak B — Lapisan 30%: Rp 0
- Pihak B — Lapisan 35%: Rp 0
- Pihak B — PPh terutang: Rp 2.300.000
- Pihak B — Kredit pajak sah: Rp 5.000.000
- Pihak B — Pembayaran sendiri yang diperhitungkan: Rp 0
- PPh total dua pihak: Rp 18.200.000
Jumlah matematis posisi kedua SPT mandiri, sebelum PPh 25: Rp 3.200.000
Tahun 2025. CERAI: Dua perhitungan TK mandiri, bukan alokasi proporsional PH/MT. Kredit tetap milik masing-masing; penjumlahan posisi tidak saling menghapus kewajiban dua SPT. Putusan sudah berlaku sebelum awal tahun. Tanggungan dan penghasilan anak harus sudah diatribusikan sesuai keadaan sebenarnya, tanpa dihitung dua kali. Sebelum PPh 25.
Dua neto tepat PTKP TK/0, tanpa kredit
- Tahun pajak terverifikasi
- 2025
- Dasar pemisahan yang sah
- CERAI
- Tanggal putusan berkekuatan hukum, sebelum tahun pilihan
- 2024-06-01
- Putusan sudah berlaku sebelum awal tahun; pemilik neto/kredit, tanggungan berbeda dan atribusi anak telah diperiksa
- yes
- Tanggungan eligible pihak A pada awal tahun, tanpa duplikasi
- 0
- Tanggungan eligible pihak B pada awal tahun, tanpa duplikasi
- 0
- Neto nonfinal pihak A / suami
- 54000000
- Neto nonfinal pihak B / istri
- 54000000
- Kredit sah pihak A (bukan PPh 25)
- 0
- Kredit sah pihak B / PPh 21 istri yang dipotong
- 0
Langkah dan rincian hasil engine
- Pihak A — Penghasilan neto nonfinal: Rp 54.000.000
- Pihak A — Pengurang tambahan yang memenuhi syarat: Rp 0
- Pihak A — PTKP: Rp 54.000.000
- Pihak A — PKP setelah pembulatan Rp1.000: Rp 0
- Pihak A — Lapisan 5%: Rp 0
- Pihak A — Lapisan 15%: Rp 0
- Pihak A — Lapisan 25%: Rp 0
- Pihak A — Lapisan 30%: Rp 0
- Pihak A — Lapisan 35%: Rp 0
- Pihak A — PPh terutang: Rp 0
- Pihak A — Kredit pajak sah: Rp 0
- Pihak A — Pembayaran sendiri yang diperhitungkan: Rp 0
- Pihak B — Penghasilan neto nonfinal: Rp 54.000.000
- Pihak B — Pengurang tambahan yang memenuhi syarat: Rp 0
- Pihak B — PTKP: Rp 54.000.000
- Pihak B — PKP setelah pembulatan Rp1.000: Rp 0
- Pihak B — Lapisan 5%: Rp 0
- Pihak B — Lapisan 15%: Rp 0
- Pihak B — Lapisan 25%: Rp 0
- Pihak B — Lapisan 30%: Rp 0
- Pihak B — Lapisan 35%: Rp 0
- Pihak B — PPh terutang: Rp 0
- Pihak B — Kredit pajak sah: Rp 0
- Pihak B — Pembayaran sendiri yang diperhitungkan: Rp 0
- PPh total dua pihak: Rp 0
Jumlah matematis posisi kedua SPT mandiri, sebelum PPh 25: Rp 0
Tahun 2025. CERAI: Dua perhitungan TK mandiri, bukan alokasi proporsional PH/MT. Kredit tetap milik masing-masing; penjumlahan posisi tidak saling menghapus kewajiban dua SPT. Putusan sudah berlaku sebelum awal tahun. Tanggungan dan penghasilan anak harus sudah diatribusikan sesuai keadaan sebenarnya, tanpa dihitung dua kali. Sebelum PPh 25.
Penjelasan Lengkap
Kebutuhan dan data awal
Tanggal adalah saat putusan telah mempunyai kepastian hukum, bukan saat pindah rumah, mengajukan gugatan atau mulai berselisih. Model meminta putusan sebelum 1 Januari tahun yang dihitung agar tidak otomatis mengubah status pada tahun peristiwa.
Cara membaca dan memeriksa hasil
Setiap pihak memakai penghitungan TK sendiri dan kredit miliknya. Bukti, neto dan tanggungan harus sudah dipisah dengan benar. Angka negatif salah satu pihak bukan kredit yang dapat dipindahkan ke pihak lain melalui penjumlahan di layar.
Perbedaan serta batas skenario
Berbeda dari PH/MT: PH/MT tetap menghitung PPh gabungan dan membagi menurut proporsi neto, sedangkan model pascaperceraian/HB ini menghitung dua PKP dan dua pajak mandiri. Beda alamat saja tidak cukup sebagai dasar HB.
Konteks tambahan
Tahun terjadinya perceraian serta putusan tepat awal tahun memerlukan verifikasi status dan pelaporan tersendiri. Penghasilan anak mengikuti ayah atau ibu menurut keadaan sebenarnya, bukan otomatis dibagi dua. Model tidak memutus hak asuh atau hak atas harta.
Urutan pemakaian
- Pilih tahun dan konteks yang benar, lalu cocokkan neto, kredit dan periode dengan dokumen.
- Isi setiap sumber satu kali. Baris yang tidak memenuhi syarat jangan disamakan dengan nilai nol atau otomatis diberi kredit.
- Gunakan Hitung, perbaiki pesan inline yang muncul, lalu bandingkan rincian setiap langkah dengan dokumen.
- Catat versi aturan dan batas cabang model sebelum memakai hasil dalam proses pelaporan.
Artikel Pendukung
Pertanyaan Umum
Mengapa putusan tengah tahun pilihan menghasilkan validasi?
Halaman ini khusus tahun penuh setelah putusan. Pelaporan tahun peristiwa tidak otomatis menjadi dua SPT TK dan perlu diperiksa tersendiri.
Apakah HB sama dengan PH?
Tidak. HB berdasar putusan hakim menggunakan penghitungan mandiri pada model ini; PH memakai penggabungan dan alokasi proporsional.
Bolehkah tanggungan sama dicatat kedua pihak?
Tidak. Masukkan tanggungan eligible masing-masing tanpa duplikasi dan cocokkan dokumen serta keadaan sebenarnya.
Bagaimana jika salah satu neto nol?
Perhitungan mandiri tetap berjalan untuk neto nonnegatif dan kredit sah yang dimasukkan; jangan memindahkan penghasilan atau kredit pihak lain untuk membuatnya nol.
Mengapa ada jumlah posisi selain rincian pihak?
Itu rekap matematis. Kewajiban setor, pengembalian dan pelaporan tetap milik setiap SPT.
Apakah alat menetapkan pembagian penghasilan anak?
Tidak. Atribusi ke ayah atau ibu harus diperiksa sebelumnya. Masukkan hanya neto dan kredit yang benar-benar menjadi bagian unit masing-masing.
Catatan
TAX-0017; versi ID-OP-HPP2022-PTKP2016-checked20261117. Diperiksa 2026-11-17. Versi terverifikasi untuk tahun 2025–2026 pada 17 November 2026; effectiveTo null bukan jaminan aturan tidak akan berubah. Model SPT umum WPDN, bukan ketetapan pajak, fasilitas DTP atau pengembalian otomatis. Penghasilan final/bukan objek tidak digabung ke PKP progresif. Neto serta kredit harus sudah memenuhi syarat dokumen dan tahun. Neto domestik harus nonnegatif; kompensasi rugi fiskal dan penentuan NPPN tidak dihitung otomatis. PKP dibulatkan ke bawah ke Rp1.000; hasil rasional tidak dipotong pada langkah antara. Pecahan rupiah ditampilkan paling banyak dua desimal dengan half-up hanya untuk tampilan, bukan penetapan pembulatan pelaporan SPT. Tahun terjadinya perceraian serta putusan tepat awal tahun memerlukan verifikasi status dan pelaporan tersendiri. Penghasilan anak mengikuti ayah atau ibu menurut keadaan sebenarnya, bukan otomatis dibagi dua. Model tidak memutus hak asuh atau hak atas harta.